Apa itu Haki?

HAKI adalah aset yang sangat penting bagi sebuah perusahaan atau individu. HAKI dapat menentukan kepemilikan sebuah produk, sehingga menjadi identitas yang dilindungi oleh payung hukum setelah didaftarkan. 

Namun, bagaimana bila HAKI dijadikan sebuah agunan? Apa dasar hukumnya? 

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada dasarnya memiliki nilai ekonomis. Secara global, HAKI dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman bank secara internasional. Penataan materi baru terkait HAKI sebagai objek jaminan kredit sudah diatur dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. 

Aturan seputar kekayaan HAKI sebagai jaminan pinjaman bank ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi para pencipta dan inventor untuk lebih produktif dalam menciptakan penemuan-penemuan baru. Hal ini juga dapat menjadi bukti jika negara menghargai para penemu atas ciptaannya. 

Problematika HAKI Sebagai Agunan

Sayangnya, meskipun sudah diatur dalam undang-undang, pelaksanaannya masih mengalami beberapa problema. Permasalahan ini muncul karena belum adanya pengaturan seputar mekanisme pengikatan jaminan HAKI, terutama dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/ PBI/2005 juncto Peraturan Bank Indonesia nomor 9/6/PBI/2007 tentang Agunan Perbankan.

Masalah lainnya adalah belum adanya appraisal jaminan yang diakui secara hukum untuk menilai HAKI. Hal ini kemudian mempersulit bank untuk menentukan rasio utang dan jaminan, sehingga sulit menyetujui pembiayaan berbasis jaminan HAKI.  Disamping itu, sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini belum mendukung HAKI sebagai pembiayaan oleh bank. 

Karena berbagai alasan itulah, HAKI belum dapat  dipergunakan sebagai agunan di bank seperti aset lainnya. Penilai publik untuk menilai agunan HAKI juga belum ada karena belum dibuatnya ukuran dan pembiayaan berbasis HAKI. 

Yang harus dilakukan oleh pemerintah jika ingin mengizinkan HAKI sebagai agunan adalah mengarahkan BI untuk mempersiapkan rancangan peraturan HAKI sebagai agunan. Apabila rancangan peraturan sudah dibentuk serta kriteria appraisal jaminan telah diakui secara hukum, seluruh bank baik swasta maupun negeri dapat menjadikan hasil valuasi agunan HAKI sebagai acuan dalam memberikan pembiayaan.